Bupati PPU Ingatkan SKPD Jangan Bergantung pada APBD

FOKUSETAM.COM, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Daerah, Selasa (12/8/2025).

Mudyat Noor mengingatkan seluruh SKPD agar tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program pembangunan. Ia menilai tantangan ke depan semakin berat karena sebagian besar anggaran daerah masih bertumpu pada pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan bahwa tahun depan pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah secara nasional sebesar Rp100 triliun.

Menurutnya, pemangkasan ini akan berdampak pada seluruh kabupaten/kota dengan potensi pengurangan pendapatan daerah rata-rata Rp150-200 miliar per daerah.

“Ini tantangan besar bagi kita. Jangan sampai karena anggaran terbatas, kita tidak berinovasi atau berkreasi. SKPD harus menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa melihat besar kecilnya anggaran. Nanti kita cari sumber pendanaan dari APBN, provinsi, atau pihak ketiga,” tegasnya.

MANFAATKAN PROGRAM KEMENTERIAN

Mudyat mencontohkan, meskipun APBD PPU hanya sekitar Rp2,7 triliun, pembangunan yang terlihat bisa bernilai setara Rp5-10 triliun per tahun jika SKPD aktif menjalin kerja sama lintas instansi.

“Setiap kementerian ada program yang bisa untuk daerah. Kita mungkin hanya menerima manfaat, tapi yang penting masyarakat menikmatinya,” ujarnya.

Ia menyebut beberapa program kementerian yang daerah bisa manfaatkan, seperti bantuan pembangunan sekolah, pengadaan buku, pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan, hingga perekrutan relawan guru dari pensiunan guru. Menurutnya, langkah ini dapat mengurangi beban APBD sekaligus mempercepat pemerataan pelayanan dasar.

“Kalau SKPD kita aktif, anggaran yang kelihatan kecil bisa menghasilkan pembangunan besar. Jangan hanya perjalanan dinas untuk hadir pada sebuah acara, tapi pulang tidak bawa hasil. Harus ada manfaatnya,” katanya.

Selain kementerian, ia mendorong SKPD menjalin hubungan erat dengan perangkat daerah tingkat provinsi. Ia menilai banyak program provinsi yang pelaksanaannya bisa untuk PPU jika komunikasi dan koordinasi terjalin baik.

Ia menegaskan bahwa provinsi tidak akan mengetahui kebutuhan daerah jika SKPD tidak aktif mengusulkan.

Bupati juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK.

“Anggaran PKK terbatas, tapi SDM-nya ada. Bisa melibatkan mereka tanpa harus mengeluarkan anggaran besar lagi dari OPD,” jelasnya.

Dengan posisi PPU yang strategis dan dekat dengan Balikpapan serta Samarinda, Mudyat yakin koordinasi dengan provinsi dan pusat seharusnya lebih mudah.

“Yang kita ambil adalah manfaat untuk masyarakat. Kalau kita bisa menarik bantuan dari kementerian hingga ratusan miliar, itu sudah sangat membantu pembangunan daerah,” tandasnya.