Basuki Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut Tanpa Moratorium

FOKUSETAM.COM, NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memastikan tidak ada moratorium atau penghentian sementara terhadap pembangunan IKN.

Basuki menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan dari Artha Graha Network, Minggu (3/8/2025). Ia menegaskan informasi tersebut datang dari pemerintah pusat untuk terus melanjutkan pembangunan IKN.

“Informasi dari Istana bahwa tidak akan ada moratorium, justru mempercepat pembangunan IKN,” kata Basuki.

Ia juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar menyelesaikan pembangunan Yudikatif dan Legislatif dalam waktu tiga tahun.

“IKN adalah proyek prioritas nasional yang secara hukum telah memiliki undang-undang serta alokasi anggaran,” tambahnya.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa saat ini pembangunan IKN lebih fokus terhadap Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Sekarang kita berada dalam KIPP 1A, terdapat Istana. Sebelah kanan adalah Legislatif, dan sebelah kiri adalah Yudikatif. Ini semua akan kita bangun dalam tiga tahun. Saat ini pembangunan jalan KIPP 1B juga sudah berjalan karena ada beberapa investasi yang masuk,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menambahkan bahwa membutuhkan elemen-elemen pendukung agar ekosistem perkotaan IKN dapat berfungsi optimal.

“Yang saat ini kami butuhkan agar ekosistem bisa berjalan adalah crowd, tempat-tempat keramaian dan juga lifestyle, seperti sarana olahraga. Jadi bukan sekadar memindahkan orang, tapi menciptakan kenyamanan agar betah tinggal di sini,” kata Roi.

PASTIKAN IKN MILIKI TARGET PASAR

Sementara itu, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, mengungkapkan bahwa IKN telah memiliki target pasar. Bahkan sekitar 1.200 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendiami IKN.

“Selain itu, ada ribuan turis lokal yang datang setiap harinya, serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah. Ini yang sering investor pertanyakan, berapa target pasarnya? Kami yakin pengelolaan aset seperti SCBD bisa kami terapkan untuk IKN,” jelas Bimo.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian PAN-RB telah menyampaikan kepada Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang.

Menanggapi pemaparan tersebut, perwakilan Artha Graha Network, Michael Iskandar, menyampaikan ketertarikannya terhadap potensi pembangunan IKN.

“Saya rasa pembangunan ini menarik, khususnya untuk sektor hospitality dan food & beverage (F&B). Itu akan kami pelajari lebih lanjut,” ungkap Michael.