BALIKPAPAN – Sosialisasi dan edukasi terkait kesadaran politik penting dilakukan tanpa menggunakan isu yang mengganggu stabilitas. Isu hoaks dan ujaran kebencian berpotensi menjadi unsur pidana.
Khususnya pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, rawan terjadi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Suhardi usai diskusi bersama awak media di Kinetics Coffee & Eatery Coffee.
“Berpotensi pidana apabila Bawaslu memprosesnya,” kata Suhardi, dilansir dari BerandaPost.com, Jumat (13/9/2024) malam.
KPU menggelar diskusi bersama insan pers untuk menangkal hal tersebut, terutama pada tahapan kampanye yang akan datang.
“Jika kita pelajari sejarah Pilkada periode sebelumnya, ujaran kebencian, hoaks, hingga isu SARA selalu terjadi,” ungkapnya.
KPU memerlukan langkah antisipasi meskipun probabilitas terjadinya sangat rendah di Balikpapan. “Tapi bukan berarti tidak ada atau tak terjadi. Belum tentu itu,” ujarnya.
Menurut KPU, keberadaan media massa dari berbagai platform sangat penting untuk menyampaikan informasi Pilkada yang bermanfaat, bukan untuk menyebarluaskan kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Media harus menghindari pemberitaan yang berpotensi memecah belah masyarakat, terutama terkait perbedaan dukungan terhadap pasangan calon.
“Nanti sesama tetangga bisa tidak saling tegur sapa,” ucapnya.
PERAN STRATEGIS MEDIA MASSA
KPU memastikan peran media massa sangat strategis dalam menerima, mengolah, dan menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Media massa diharapkan tidak terlibat dalam penyebaran isu yang seharusnya ditangkal.
“Karena media menyampaikan informasi, dan masyarakat hanya mengonsumsi berita yang disampaikan,” imbuhnya.
Suhardi menambahkan bahwa media akan menjadi garda terdepan dalam membantu KPU mencegah ujaran kebencian, isu SARA, dan hoaks di Balikpapan. Media juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyebaran isu tersebut.
“Tentunya akan mengganggu stabilitas politik dan ruang demokrasi. Apalagi dampaknya akan menyinggung ke ruang sosial (masyarakat),” ungkapnya.
Dengan banyaknya generasi milenial dan generasi Z sebagai pemilih pemula, KPU berharap mereka tidak terpengaruh isu hoaks. “Saya pikir rekan-rekan media akan mau bahu-membahu menjaga Balikpapan,” pungkasnya.
