Polda Jateng Kerahkan Personel Amankan Demo Besar di Pati

FOKUSETAM.COM, SEMARANG – Polda Jawa Tengah akan menurunkan seluruh fungsi kepolisian untuk mengamankan demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025).

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut pengamanan melibatkan berbagai fungsi kepolisian. Mulai dari Sabhara hingga penguatan Polresta Pati dan wilayah sekitarnya.

“Semua fungsi kepolisian kita turunkan, dari unsur Sabhara, Brimob, Intelijen, Lalu Lintas, Kehumasan, dan unsur penguatan dari Polres. Kita libatkan semua. Dengan harapan kita memberikan jaminan keamanan bagi pengunjuk rasa. Agar mereka dapat menyampaikan aspirasinya kepada bupati secara lancar,” tutur Artanto.

Ia kemudian menjelaskan unjuk rasa rencananya berlangsung depan Kantor Bupati Pati atau Alun-alun Pati. “Kita monitoring terhadap informasi yang sudah kita terima dan hal tersebut kita persiapkan,” jelas Artanto.

Polda Jawa Tengah mengutamakan langkah persuasif untuk mengajak demonstran menyampaikan aspirasi dengan damai dan tanpa kericuhan, sekaligus memberi ruang untuk bermusyawarah dengan Bupati Pati, Sudewo.

“Kita dari Polda Jateng mempersiapkan personel, melakukan kegiatan Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada Polresta Pati, termasuk polres jajaran sekitar Pati. Kita mengawali dengan tindakan persuasif, yaitu memberikan fasilitas kepada masyarakat dan bupati untuk dapat berkumpul, bermusyawarah,” terangnya.

Artanto juga menambahkan Polda Jateng dan Polresta Pati telah menggelar rapat pengamanan untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan.

“Kita mempersiapkan personel untuk memahami tugas pokok pada saat pengamanan,” pungkas Artanto.

AWAL MULA RENCANA DEMONSTRASI WARGA PATI

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Pati berencana menggelar demonstrasi besar-besaran, Rabu (13/8/2025) ini. Rencana aksi itu awalnya muncul sebagai reaksi atas kebijakan Bupati Pati Sudewo yang sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen.

Berbagai pihak pun menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Salah satu yang menolak adalah sejumlah warga yang terhimpun dalam Masyarakat Pati Bersatu.

Melansir Kompas.id, kelompok inilah yang merencanakan aksi pada Rabu ini. Kendati Bupati Sudewo telah membatalkan kebijakan tersebut dan ia meminta maaf atas pernyataannya yang kontroversial dan viral pada platform media sosial.

”Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang (Masak rakyatku kutantang). Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ada yang menunggangi dari pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Sudewo mengatakan, kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen itu merupakan kenaikan maksimal dan tidak berlaku untuk semua tanah dan bangunan. Menurutnya, masih banyak tanah dan bangunan di Pati dengan kenaikan PBB-P2 di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen.