FOKUSETAM.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap Pemerintah Daerah (Pemda) berperan aktif dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas pada periode Lebaran tahun 2025. Harapan ini ia saat sampaikan setelah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berharap Pemda yang menjadi tujuan utama mudik tetap aktif mendukung kelancaran lalu lintas selama Lebaran tahun 2025.
“Hal ini penting untuk memastikan perjalanan masyarakat, baik arus mudik maupun balik tetap aman, nyaman, dan lancar,” ujar Dudy, Minggu (16/2/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa Kemenhub tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Kemendagri.
Selain itu, Dudy menyampaikan rencana optimalisasi Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) milik Kemenhub. Pusintrans adalah fasilitas yang dapat memantau pergerakan penumpang, sarana transportasi, serta cuaca setiap hari selama 24 jam.
Dudy pun berharap data dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat terintegrasi dengan Pusintrans Kemenhub. Data yang ia maksud itu meliputi data lalu lintas keluar-masuk daerah, data monitoring lalu lintas, dan data angkutan penumpang pada Terminal Tipe B.
“Untuk mempersiapkan angkutan Lebaran 2025 yang lebih baik, Kemenhub berencana mengintegrasikan data Terminal Tipe B dengan Pusintrans. Integrasi ini mulainya pada April 2025 untuk wilayah Pulau Jawa,” jelasnya.
KOLABORASI TANGANI TRUK ODOL
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara Kemenhub dan Kemendagri dalam menangani truk Over Dimension and Over Loading (ODOL). Truk ODOL sering kali menyebabkan kecelakaan pada jalan raya. Dudy menilai koordinasi dengan Kemendagri penting, khususnya terkait pengaturan kendaraan angkutan barang.
“Untuk mengatasi fenomena ODOL, Kemenhub fokus pada aspek keselamatan dan kelaikan jalan angkutan barang. Kolaborasi dengan Kemendagri dan Kepolisian sangat penting dalam kegiatan seperti uji berkala kendaraan, jembatan timbang, dan penindakan pelanggaran,” ungkap Menhub Dudy.
Untuk mencapai Zero ODOL, Kemenhub mengusulkan beberapa rekomendasi. Mulai dari pembentukan Tim Nasional untuk kebijakan Zero ODOL, reformasi sistem transportasi angkutan barang, dan kerja sama pendidikan serta pelatihan SDM pada bidang transportasi. (*/fet)
