FOKUSETAM.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik. Ia menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan hal ini setelah rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025). Basuki menerima tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik kantor maupun hunian.
“Rp48,8 triliun sudah mendapat persetujuan untuk Otorita IKN guna menyelesaikan pembangunan ini,” ujar Basuki.
Otorita IKN membutuhkan anggaran tersebut untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Selain itu, anggaran tersebut juga untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana yang sudah selesai dalam kawasan IKN.
“Kementerian PU dan Kementerian Perumahan menyerahkan pengelolaan dan pemeliharaan kepada OIKN,” ungkap Basuki.
Basuki juga mengungkapkan bahwa Otorita IKN memiliki program melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun yang sedang berproses. “Kami sudah menyelesaikan feasibility study untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak,” ujarnya.
Untuk proyek KPBU lainnya, terdapat 6 proyek pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). “Kami akan lanjutkan ini dengan KPBU,” ucapnya.
Selain itu, ada juga proyek KPBU untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Basuki juga melaporkan proyek investasi tahap kesembilan, termasuk hotel, hunian, retail, dan perkantoran senilai Rp6,49 triliun.
AHY: OPTIMALKAN INVESTASI SEKTOR SWASTA
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta bagi IKN. AHY juga menegaskan keberlanjutan pembangunan IKN sesuai arahan Presiden.
“Pembangunan IKN akan terus berlanjut sesuai dengan timeline dan tahapan yang ada,” ujar AHY. Fokus utama adalah pembangunan kawasan inti pemerintahan sebagai ibu kota politik, termasuk fasilitas legislatif dan yudikatif.
“Kami harap kerja sama dengan swasta dapat terintegrasi dengan baik. Presiden menginginkan agar pembangunan tiga fungsi utama selesai, sehingga tugas politik bisa berjalan lancar,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait melaporkan bahwa 27 tower IKN sudah siap diresmikan. “Persemian rumah jabatan menteri juga sudah siap,” imbuhnya. (*/fet)
